NAAT dan UIN MADURA Teken MOU Kolaborasi Strategis Tridharma dan Pelestarian NASAB

PAMEKASAN, MADURA II ASSUFAH – Langkah besar dalam penguatan sinergi antara otoritas praktisi nasab dan lembaga akademis telah diambil di bumi Madura. Pada hari ini, Rabu, 18 Februari 2026, sebuah Nota Kesepahaman (MoU) antara Naqobah Ansab Auliya Tis'ah (NAAT) dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Madura telah resmi disepakati dan ditandatangani. Prosesi seremonial tersebut dipusatkan di Kampus UIN Madura, Pamekasan, dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi dari kedua belah pihak.

Dalam jajaran delegasi, kehadiran Ketua Umum DPP NAAT diwakili secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP NAAT, Dr. H. Mohammad Subhan, MA. Beliau dilaporkan hadir dengan didampingi oleh Dr. Muhsi, MT selaku Ketua Lembaga Penerbitan NAAT, serta Br. Yahya Algiri yang menjabat sebagai Sekretaris LP3SN NAAT. Sementara itu, pihak Universitas Islam Negeri Madura diwakili oleh Prof. Dr. H. M Ali Alhumaidy, M.Si. Kehadiran unsur akademis juga diperkuat dengan kehadiran Dekan Fakultas Tarbiyah, Prof. Dr. Iswanto, M.Pd.I, beserta jajaran Dekan lainnya, unsur LPMI, LPPM, Kepala International Office, dan Bagian Humas.

Dukungan dari struktur wilayah juga terlihat melalui kehadiran Ketua NAAT Daerah Istimewa Madura (NADIM), Raden Syaiful Anwar, yang didampingi oleh Sekretaris Nadim, Moh Ali Ridho. Turut serta dalam jajaran saksi dari unsur LP3SN Nadim adalah KH Halim Bahwi, KH Abdul Hamid Qorib, KH Nasai, serta beberapa jajaran pengurus NADIM lainnya.

Rangkaian acara dilaporkan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor UIN Madura yang diwakili oleh Wakil Rektor 3. Aspirasi dan visi organisasi juga disampaikan melalui sambutan Ketua Umum NAAT yang diwakili oleh Sekjen NAAT. Inti dari kegiatan ini, yaitu penandatanganan berkas MoU, dilaksanakan dengan khidmat dan dipungkasi dengan pembacaan doa serta ramah tamah.

Melalui dokumen kesepahaman tersebut, disepakati bahwa kedua belah pihak akan berkolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam Pasal 1 dan 2 dokumen tersebut, ditegaskan bahwa maksud dari kerjasama ini adalah untuk mewujudkan pedoman formal dalam pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK guna pengembangan kapasitas kelembagaan yang saling menguntungkan.

Hal yang sangat mendalam tercermin dalam addendum lampiran MoU, di mana peran NAAT diposisikan sebagai penyedia data primer sejarah dan penjaga marwah silsilah. Di sisi lain, peran UIN Madura ditempatkan sebagai pengampu validasi akademik dan pengembang SDM melalui jalur publikasi ilmiah bereputasi. Kolaborasi ini disatukan oleh tagline "Mengumpulkan yang terserak, menanam tidak hanya memanen".

Berbagai bidang strategis dilaporkan masuk dalam ruang lingkup kerjasama ini. Pada bidang keagamaan, nilai-nilai dakwah Walisongo yang moderat akan disebarluaskan secara inklusif. Dalam aspek pendidikan, pemberian akses prioritas atau skema beasiswa bagi dzurriyat Walisongo yang direkomendasikan oleh NAAT akan dipertimbangkan oleh UIN Madura. Selain itu, laboratorium lapangan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin akan difasilitasi oleh NAAT guna mempelajari sosiologi agama secara langsung.

Urusan validitas silsilah juga diperkuat melalui kesepakatan bahwa akses data primer silsilah akan disediakan oleh NAAT, sementara pendampingan hukum dan tinjauan fikih akan diberikan oleh Fakultas Syariah UIN Madura. Tidak hanya itu, kolaborasi riset mengenai sejarah Syekh Jumadil Kubra dilaporkan menjadi salah satu target utama dalam bidang penelitian dan penerbitan buku referensi tahunan.

Kerjasama ini juga menyentuh level internasional, di mana jaringan Naqobah dari Maroko, Pakistan, Turki, hingga China yang dimiliki NAAT akan difasilitasi untuk mendukung visi World Class Campus UIN Madura. Terakhir, fasilitas fisik kampus seperti aula dan laboratorium dilaporkan akan disediakan bagi kegiatan NAAT, sementara NAAT akan bertindak sebagai tuan rumah lapangan bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian atau KKN. Kesepahaman ini disepakati berlaku selama 4 (empat) tahun ke depan dengan mekanisme evaluasi berkala setiap tahunnya. (SB & YHY)