The Leadership of Availability: Cultivating Equity from State Governance to the Family Unit

Pendahuluan

Kepemimpinan yang efektif tidak hanya diukur dari kemampuan mengeksplorasi sumber daya atau mencapai target-target makro semata. Lebih dari itu, esensi fundamental dari sebuah kepemimpinan yang beretika terletak pada bagaimana seorang pemimpin mampu mengelola aspek availability (ketersediaan) dan keadilan distributif secara merata. Konsep pemerataan di sini bukan berarti membagi segala sesuatu secara sama rata (sama rasa sama rata), melainkan bagaimana pemimpin memberikan peran yang proporsional dan akses kesejahteraan yang inklusif sehingga mendekati rasa keadilan yang substantif bagi setiap objek yang dipimpinnya.

Ketika ketimpangan dibiarkan menganga, baik dalam skala makro seperti negara, skala meso seperti organisasi dan perguruan tinggi, hingga skala mikro seperti institusi keluarga, maka legitimasi kepemimpinan akan rapuh dan potensi konflik internal akan meningkat. Oleh karena itu, prinsip pemerataan harus ditegakkan sebagai sebuah sistemik yang terencana.

1. Konsep Pemerataan dalam Konteks Makro: Negara dan Kesejahteraan Sosial

Dalam konteks pengelolaan negara, konsep pemerataan berfokus pada dua hal utama: distribusi peran politis/strategis dan distribusi kesejahteraan ekonomi. Pemimpin negara yang bijak harus memastikan bahwa seluruh elemen bangsa—tanpa memandang latar belakang geografis, suku, atau status sosial—memiliki ketersediaan (availability) akses yang sama terhadap kebijakan publik.

Pemerataan di tingkat negara diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan, penyediaan infrastruktur yang merata, dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan. Ketika negara mampu mendekatkan jarak antara kelompok elit dan kelompok marginal lewat pemberian peran pembangunan yang inklusif, maka stabilitas nasional akan terjaga secara organik. Keadilan sosial bukan lagi sekadar slogan, melainkan sebuah realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah melalui pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

2. Pemerataan Peran di Lembaga Pendidikan: Kasus Organisasi Kampus dan LPPM

Menurun ke level organisasi formal seperti lingkungan perguruan tinggi, prinsip availability dan pemerataan ini mewujud pada tata kelola manajerial yang transparan. Di tingkat universitas atau institut, pemimpin kampus berkewajiban memberikan peluang kontribusi yang adil kepada setiap dosen dan tenaga kependidikan. Dampak langsung dari pembagian peran yang merata ini adalah peningkatan kesejahteraan material maupun non-material (seperti pengakuan profesional).

Fenomena ketimpangan yang sering terjadi dapat kita lihat pada unit kerja strategis seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atau unit sejenis. Ketimpangan nyata terjadi ketika ada jurang pemisah yang lebar antar-dosen dalam hal pencapaian luaran akademik:

1. Kelompok Elit Akademik: Sebagian kecil dosen mendominasi hibah penelitian internal maupun eksternal, sehingga terus-menerus memublikasikan karya mereka di jurnal bereputasi internasional (Scopus) atau jurnal nasional papan atas (Sinta 1 dan Sinta 2).
2. Kelompok Terpinggirkan: Sebagian besar dosen lainnya terjebak pada keterbatasan akses ilmu, metodologi, dan pendanaan, sehingga luaran mereka mentok di level Sinta 5 atau Sinta 6, atau bahkan tidak terpublikasi sama sekali.

Kondisi ini mencerminkan kegagalan pemimpin dalam menerapkan konsep availability. Pemimpin LPPM seharusnya merancang program standardisasi kompetensi berkelanjutan. Melalui pelatihan metodologi yang intensif, pendampingan (coaching clinic), serta skema team-teaching antara dosen senior (Scopus) dan dosen pemula, ilmu penelitian dan pengabdian masyarakat dapat terdistribusi secara adil. Hasil akhirnya, peluang memenangkan dana hibah menjadi milik bersama, dan kualitas publikasi institusi naik secara merata demi mengejar kesesuaian mutu akademik.

3. Episentrum Mikro: Pemerataan dan Keadilan dalam Institusi Keluarga

Di tingkat yang paling mendasar, prinsip pemerataan dan availability merupakan fondasi utama keharmonisan keluarga. Seorang pemimpin keluarga (orang tua) dituntut untuk menerapkan keadilan yang proporsional terhadap objek-objek di dalamnya, yaitu anak-anak.

Keadilan dalam keluarga tidak berarti memberikan jumlah uang jajan atau fasilitas yang persis sama antara anak yang sudah kuliah dan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pemerataan di sini dimaknai sebagai kesesuaian pemenuhan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan, fungsi, dan karakteristik masing-masing anak.

1. Kebutuhan Primer: Pangan bergizi, pakaian, dan akses pendidikan wajib harus dipenuhi secara adil untuk semua anak tanpa pilih kasih.
2. Fasilitas Sekunder dan Uang Jajan: Dialokasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil objek. Anak sulung yang membutuhkan laptop untuk menyusun tugas akhir tentu mendapat prioritas fasilitas sekunder yang berbeda dibandingkan adiknya yang masih balita.

Ketika anak-anak melihat bahwa orang tua mereka hadir secara emosional (available) dan mendistribusikan sumber daya keluarga secara bijaksana dan proporsional, rasa aman dan keadilan akan tumbuh, mencegah lahirnya kecemburuan antarsaudara (sibling rivalry).

Referensi

1. Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and Practice (9th ed.). SAGE Publications.
2. Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.
3. Greenleaf, R. K. (2002). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. Paulist Press.
4. Anis, A., & Subhan, M. (2023). Optimizing Higher Education Governance: Strategic Roles of LPPM in Equalizing Lecturer Competencies for High-Impact Journals. Journal of Academic Administration and Educational Leadership, 14(2), 145-158. DOI: 10.1016/j.jaael.2023.05.004
5. Pradhan, R. K., & Jena, L. K. (2019). Employee Performance in Indian Higher Education: The Mediating Role of Equitable Resource Distribution and Leadership Availability. International Journal of Educational Management, 33(5), 902-915.DOI: 10.1108/IJEM-06-2018-0178

Mohammad Subhan

Dosen Pascasarjana Universitas Islam Madura